KEBUMEN,( Banyumas Pos)– Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Fraksi Partai Demokrat, Krismawati, S.Sos, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Kutowinangun, Poncowarno, Sadang, Karangsambung, dan Alian.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai usulan dan keluhan masyarakat disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat. Sebagian besar aspirasi yang muncul berkaitan dengan program pembangunan yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.
Krismawati menjelaskan, usulan masyarakat untuk tahun berjalan pada umumnya telah disampaikan melalui kegiatan reses sebelumnya dan telah masuk dalam rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD). Karena itu, reses kali ini lebih difokuskan pada penyerapan aspirasi untuk perencanaan program tahun depan.
“Reses kali ini lebih ke program-program untuk tahun depan, karena untuk tahun ini sebagian besar usulan sudah dimasukkan melalui reses sebelumnya. Jadi sekarang kita menampung aspirasi masyarakat untuk perencanaan tahun berikutnya,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, beberapa aspirasi yang paling banyak disampaikan warga antara lain program bedah rumah, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Kondisi sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah dinilai masih rusak dan menjadi keluhan utama masyarakat.
“Terutama jalan, karena banyak sekali jalan di Kabupaten Kebumen yang rusak, khususnya di daerah pemilihan saya seperti Kutowinangun dan Poncowarno. Hampir setiap hari saya menerima aduan dari masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi dari pemerintah desa, beberapa ruas jalan direncanakan akan mulai diperbaiki setelah Lebaran.
Terkait aspirasi yang disampaikan warga saat reses, Krismawati memastikan seluruh usulan tetap akan ditampung dan diperjuangkan. Namun realisasi program tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tampung semua aspirasi masyarakat. Tetapi realisasinya tentu melihat kemampuan keuangan daerah. Bisa saja tidak langsung tahun ini, mungkin tahun depan atau tahun berikutnya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi anggaran daerah yang saat ini cukup terbatas, salah satunya akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Dampak kebijakan tersebut juga dirasakan pemerintah desa karena adanya penurunan dana desa.
“Kalau dana desa turun, kepala desa tentu mencari dukungan ke mana lagi kalau bukan ke anggota dewan. Karena itu kami juga berupaya mengusulkan program-program melalui DPRD provinsi, terutama yang membutuhkan anggaran besar,” tambahnya.
Beberapa program yang berpotensi diusulkan melalui DPRD provinsi antara lain pembangunan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta program infrastruktur lain yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Krismawati berharap pemerintah daerah tetap mengedepankan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya setiap daerah pemilihan mendapatkan perhatian yang merata, tidak hanya fokus pada satu wilayah saja, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Lia)
Post a Comment