 |
| Foto : Ketua MPR RI, Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi empat pilar di Kebumen |
KEBUMEN (BANYUMAS POS) - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggelar sosialisasi empat pilar di empat Kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (15/12/2023).
Dalam safari politik hari kedelapan di Dapil 7 Jawa Tengah ini, Bamsoet bertemu para tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, kader dan pengurus Partai Golkar dari 89 Desa di empat Kecamatan di Kabupaten Kebumen, yaitu di Kecamatan Sruweng, Puring, Kuwarasan dan Adimulyo.
Sebelumnya, Bamsoet sendiri diketahui telah mendatangi 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga dan 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
Dalam acara tersebut tampak hadir Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen, Hj. Halimah Nurhayati, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Partai Golkar, Munawar Cholil dan Restu Gunawan, Caleg DPRD Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, Dwi Nugroho Marsudianto dan Ferry Wawan Cahyono serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Kebumen.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen, Hj. Halimah Nurhayati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang telah melaksanakan sosialisasi empat pilar di Kebumen.
"Melalui sosialisasi empat pilar ini diharapkan dapat memperbaiki akhlak kita dalam keluarga, bermasyarakat dan juga bernegara," ujar Halimah.
"Dan tujuan sosialisasi adalah bagaimana kita memahami Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dengan perbekalan dan pengukuhan saksi partai Golkar wilayah kecamatan Kuwarasan dan Puring," tandasnya.
Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam sambutannya menyampaikan terkait esensi demokrasi, dimana adanya keseimbangan.
"Di satu sisi, demokrasi menjamin ketersediaan ruang bagi setiap warga negara untuk berekspresi dan mengartikulasikan hak-hak politiknya tanpa represi dan intimidasi, dan di sisi lain, ekspresi demokrasi juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang kontra produktif yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri," kata Bambang.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Legislator DPR Dapil 7 Jawa Tengah menyebut, implementasi demokrasi jangan sampai menghadirkan 'residu' dan 'sisi gelap', yaitu ketika nilai-nilai demokrasi dimanifestasikan dalam bentuk penindasan mayoritas terhadap minoritas.
“Jangan sampai demokrasi prosedural mengabaikan demokrasi substansial, karena harus ada keseimbangan antara demokrasi dalam praktik dengan demokrasi dalam kualitas implementasinya," ucap Bamsoet.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan salah satu rujukan untuk mengukur implementasi dan kualitas demokrasi adalah dengan mengacu pada nilai indeks demokrasi. Dimana penilaian indeks demokrasi didasarkan pada tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Secara global, salah satu rujukan yang telah mendapatkan pengakuan dunia adalah indeks demokrasi yang disusun The Economist Intelligence Unit. Lembaga ini mengukur kualitas implementasi demokrasi dari lima instrumen, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil.
"Laporan Economist Intelligence Unit pada Februari 2023 menunjukkan, indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6,71 atau sama dengan perolehan tahun sebelumnya. Skor tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat 54 dari 167 negara atau turun dari tahun sebelumnya yang berada di urutan ke 52," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini juga menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia selama kurun waktu 2009-2020 telah mengalami penurunan 4 kali pada periode tahun 2010, tahun 2012, tahun 2015, dan tahun 2016.
Sedangkan indeks demokrasi pada tahun 2020 berada di angka angka 74,92 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 72,39. Sementara di tahun 2021, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 64 dunia dengan nilai indeks sebesar 6,30.
"Fenomena naik turunnya besaran indeks demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor. Ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi kita saat ini belum berada pada level kemapanan yang ideal dan sedang berproses menuju kematangan demokrasi," ungkapnya.
"Namun kita tidak boleh berkecil hati, karena berdemokrasi adalah sebuah proses yang dinamis dan selalu ada ruang dan peluang untuk memperbaikinya," pungkas Bamsoet.
Pewarta : Lia