DPRD Kebumen Dikebut Raperda BPD: Target Tuntas Sebelum Desember, Atur Masa Jabatan 8 Tahun dan Tunjangan


​Kebumen,(Banyumas  Pos)– Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan ini dikebut dan ditargetkan rampung sebelum Desember 2026 agar dapat menjadi payung hukum pada tahapan penjaringan BPD baru yang dimulai akhir November 2026.


​Ketua Komisi D DPRD Kebumen, Sugeng Wibawa, menyampaikan bahwa percepatan ini mendesak karena masa jabatan sebagian besar anggota BPD akan segera berakhir, dengan gelombang terbanyak pada Mei 2027.


​Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) yang digelar Senin (5/10/2026), Kepala Dinas PMD Kebumen, Drs. Budhi Suwanto, memaparkan beberapa poin krusial dalam Raperda terbaru:


  1. ​Masa Jabatan & Keanggotaan: Masa jabatan BPD diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun (maksimal 2 periode). Jumlah anggota 5–9 orang (ganjil) berdasarkan skor penduduk dan keuangan desa, dengan kuota keterwakilan perempuan wajib minimal 30%.
  2. ​Kesejahteraan & Tunjangan: Mengatur tunjangan fungsi, tunjangan keluarga (suami/istri & anak), tunjangan kinerja, jaminan sosial, serta Tunjangan Purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan. Namun, besaran nominal teknis masih menunggu regulasi Kementerian Dalam Negeri.
  3. ​Jadwal Pengisian (449 Desa): Pengisian BPD serentak dilaksanakan pada April 2027 (35 desa), Mei 2027 (413 desa), dan November 2027 (1 desa)

​

Rapat juga menyerap berbagai aspirasi dari peserta. Suwarto (BPD Pejagoan) mengusulkan tunjangan BPD minimal 25% dari UMK Kebumen. Sementara itu, Rianto (APDESI) meng-highlight tantangan pemenuhan kuota 30% perempuan, dan Jumadi (BPD Klirong) berharap tunjangan purnatugas dapat terealisasi tepat waktu pada 2027 bagi para anggota BPD senior. (Lia).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama