02/11/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Siti Kharisah Didakwa Pasal 12 Huruf i, Ancaman Hukuman 4 Tahun Penjara

KEBUMEN (BANYUMAS POS) – Penanganan perkara atas nama terdakwa Hj. Siti Kharisah kini memasuki babak baru. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kebumen, Fajar Sukristyawan melalui Kasi Pidsus, Budi Setyawan.

Fajar menjelaskan bahwa pelimpahan perkara atas nama terdakwa tersebut rencananya akan dilakukan pada hari Kamis, 4 November 2021.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dengan Pasal 12 huruf i dengan ancaman minimal 4 (empat) tahun tentunya sebagai alternatif yaitu melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui, terdakwa saat ini masih dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kebumen sampai dengan tanggal 17 November 2021. Pada pokok dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan yaitu terdakwa sebagai pengguna anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuatan Komitmen dan sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.

Lebih lanjut, yang mana hal tersebut melanggar Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain itu, terdakwa juga melanggar beberapa peraturan teknis yaitu setingkat Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) terkait dengan tata cara pemilihan penyedia jasa.

Dalam kegiatan tersebut diduga pengalokasian anggaran perubahan tahun 2019 pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi tidak mengindahkan tahapan perencanaan dan penganggaran.

Pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi terbukti dilakukan dengan cara memecah paket kegiatan atau paket pengadaan barang dan jasa nya dan juga tidak melalui tahapan atau prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar.

Artinya apabila dilihat dari sisi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme, maka adanya sebuah pelanggaran terhadap asas asas tersebut yaitu terkait dengan asas kepastian hukum asas ketertiban asas kepentingan umum asas keterbukaan asas proporsionalitas asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Apabila dilihat dari sisi pengelolaan keuangan pada kegiatan tersebut, juga tidak dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sehingga hal tersebut juga melanggar peraturan pemerintah terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil atau disiplin ASN yang mana setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan atau teman sejawat atau bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.

Hasil pengecekan fisik atau penghitungan nilai volume kegiatan juga ada selisih yang sangat signifikan atau besar dalam kegiatan tersebut. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *