10/04/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

20 Orang Pelanggar Perda Disidang

CILACAP (BANYUMAS POS) – Satpol PP Kabupaten Cilacap menggelar sidang pelanggaran perda. Sebanyak 20 orang pelanggar perda menjalani sidang di aula kantor Satpol PP Cilacap dipimpin Hakim dari Pengadilan Negeri Cilacap. Jumat, (09/04/2021)

Dalam persidangan tersebut ada tiga perkara pelanggar perda yang disidangkan, yakni pelanggaran Perda retribusi IMB, Perda tentang PKL dan pelanggaran Perda tentang pemberantasan pelacuran.

Masing-masing terdiri dari, pelanggar Perda PKL sebanyak 16 orang, pelanggar Perda tentang pemberantasan pelacuran sebanyak 3 orang dan pelanggaran Perda retribusi IMB sebanyak 1 orang.

Kepala Satpol PP Cilacap, Yuliaman Sutrisno mengatakan dalam persidangan tersebut, para pelanggar divonis bersalah dan dijatuhi sanksi berupa denda, yakni pelanggar Perda retribusi IMB dikenakan denda sebesar Rp 7,5 juta.

“Barang siapa yang mendirikan bangunan tanpa ijin, artinya melanggar perda tentang retribusi IMB, dengan ancaman 3 bulan kurungan atau denda tiga kali retribusi. Kita ajukan lewat PPNS yakni lewat sidang, hakim memutuskan denda Rp 7,5 juta, denda sudah dibayar berarti Perda sudah ditegakkan” katanya.

Yuliaman menambahkan, untuk pelanggar Perda PKL didenda Rp 50.000 setiap pelanggar dan pelanggar Perda tentang pemberantasan pelacuran masing-masing didenda Rp 500.000. Sehingga total denda yang masuk kas daerah sebesar Rp 9.800.000.

Adanya persidangan dari penegakan Perda yang dilakukan oleh petugas ini, agar yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan diminta untuk mengurus ijin.

“Selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana di perijinan, tidak serta merta kita langsung penindakan, tetapi harus mencari faktanya dulu,” ujarnya.

Menurutnya, rumah sakit yang melanggar tersebut belum diperbolehkan beroperasi sebelum mengurus IMB. Sebab, ada beberapa item yang perlu dipenuhi seperti sertifikat layak fungsi, dan aturan lain yang perlu dipenuhi.

“Setelah IMB terbit perlu pengajuan ijin mendirikan rumah sakit sekaligus ijin operasional rumah sakit, dengan melibatkan semua pihak seperti kementerian kesehatan, dinas kesehatan dan pihak lainnya,” katanya.

Sementara itu, untuk pelanggar Perda PKL dan PSK, mereka terjaring razia di sejumlah titik kota Cilacap beberapa waktu lalu. (Gal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *