01/09/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Rapat BUMDes Dihadiri Dua Perangkat, Kades Cibangkong Layangkan Surat Teguran

BANYUMAS (BANYUMAS POS) – Sejumlah perangkat Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, mendapat teguran keras dari Kepala Desa Sarwoto Aminoto, Rabu (1/9/2021). Pasalnya, jadwal yang seharusnya dipergunakan untuk Rapat Koordinasi tentang rencana pengelolaan BUMDes tidak ditindaklanjuti.

Kekecewaan Kepala Desa Cibangkong, Sarwoto merupakan puncak kekesalan atas kinerja anak buahnya. Selama ini memang membiarkan anak buahnya dengan harapan dapat melaksanakan tupoksi dan perintah Kepala Desa selaku atasannya.

“Selama ini memang saya lakukan pembiaran karena karena anggapan bahwa perangkat bisa memperbaiki kinerja dengan maksimal, namun kali ini saya minta ikuti aturan dalam bekerja, dan saya sebagai Kepala Desa punya wewenang untuk memperbaiki,” kata Kepala Desa Cibangkong, Sarwoto.

Menurut Sarwoto, aturan yang harus dijalankan sebagai perangkat desa salah satunya juga mengikuti instruksi kepala desa sebagai kepala pemerintahan.

“Sekecil apapun kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa ya harus dijalankan, tidak bisa semaunya sendiri,” tegasnya.

Akibat dari tindakan para perangkat yang dianggap indispliner tersebut, Sarwoto akan mengeluarkan teguran tertulis. Hal ini agar anggapan masyarakat tidak negatif, bahkan salah satu surat ditujukan pada Sekertaris Desa.

“Saya akan keluarkan surat teguran secara tertulis, dan sebagai tembusan nantinya adalah ke Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas,” jelasnya.

Kades mengungkapkan, saat rapat pembahasan BUMDes, hanya dihadiri oleh dua orang perangkat Desa, dua orang pendamping Desa, dan dua orang dari BPD. Padahal undangan dalam rapat tersebut adalah 15 orang.

“Perjalanan BUMDes memang cukup prihatin, karena belum sesuai harapan, padahal penyertaan modal sebesar 120 juta,” ujar Kades.

Sementara, Pendamping Desa, Imam menuturkan, kedepan pengembangan ekonomi kreatif melalui BUMDes. Jika hal-hal pokok anggaran penggunaan Desa dilaksanakan. Segala kegiatan ekonomi kedepan akan melalui BUMDes.

Lanjut Imam, bila tidak disiapkan secara dini akan mengalami kendala. Dalam pelaporan juga akan dipantau sejauh mana penyerapan Dana Desa untuk BUMDes.

“Semua bumdes legal formal saat ini mulai dari nol, karena untuk memperbaiki kinerja BUMDes akan segera dengan badan hukum, penentuan nama, Papdes, dan AD/ART tentang laporan keuangan itu salah satu yang disyaratkan dalam legalisasi BUMDes,” pungkasnya. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *