20/06/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

PS Lahan Dieng, PN Wonosobo disambut Spanduk Warga

WONOSOBO (BANYUMAS POS) – Kasus sengketa tanah di Desa Dieng, tepatnya di Blok Sidengkeng antara Desa Dieng yang ditangani Tim Kuasa Hukum dari DPC IKADIN Banjarnegara dengan PT. Dieng Djaya yang telah di PN kan, kini memasuki tahap pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas obyek yang disengketa tersebut, Jumat (18/6/2021).

Saat pemeriksaan, diwarnai aksi demo dijalan pertigaan Dieng menuju lahan yang disengketakan yang dilakukan warga masyarakat sekitar dengan membawa spanduk bertuliskan sindiran dan permintaan warga.

Lebih lanjut, aksi yang dilakukan warga tersebut demi memperjuangkan tanah bondo desa mereka yang telah lama dikuasai oleh PT. Dieng Djaya.

Tampak hadir dalam pemeriksaan tersebut, tiga Hakim dan satu panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, penggugat Desa Dieng bersama Tim kuasa Hukum DPC IKADIN Banjarnegara yang diketuai Harmono dan Kuasa Hukum dari pihak tergugat PT Dieng Djaya.

Tim kuasa Hukum DPC IKADIN Banjarnegara dari penggugat Desa Dieng, Harmono mengatakan, pihak BPN lah yang sebenarnya paling berkopenten dalam hal ini, namun tidak hadir.

Kasus sengketa tanah tersebut meruncing
setelah terbitnya sertifikat HGB NO 00004, tertanggal 02-12-2019. Bahwa di sertifikat tersebut, mengacu kepada surat daftar isian 202, surat kakantah Kabupaten Wonosobo tanggal 28-11-2019, No 14/HGB/BPN-11.25/2019, SURAT UKUR tertanggal 03-12-2019. No.00698/Dieng/2019, seluas 12.234 m2.

Kemudian, terbitnya SPPT baru atas nama PT Dieng Djaya Dieng, dengan NOP. 33.07.130.014.000-2820.7, letak Dieng RT 000 RW 00, Dieng, Kejajar, Wonosobo dengan luas 12.234 m2. SPPT tersebut keluar setelah adanya permohonan dari PT Dieng Djaya karena adanya sertifikat HGB 0004 seluas 12.234 m2.

Dalam sidang PS tersebut, Hakim meminta penggugat yang diwakili oleh Kepala Desa Dieng, Mardi Yuwono untuk menunjukkan bukti-bukti data yang dipunyai Desa Dieng serta obyek sengketa dan batas batas beserta luasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Dieng, Mardi Yuwono menjelaskan tentang obyek obyek yang di sengketakan yaitu terletak di persil 39, 40, 41 yang mana itu atas nama bengkok Kades, bengkok Kadus dan bengkok Bau perangkat Desa serta menunjukkan batas batas obyek sengketa kepada Hakim.

“Batas sebelah utara adalah SD dan tanah Kasmuri, Batas Timur adalah tanah milik Hadi Beno (Sutrisno), Atmo Suwito (Rodayat Triyono), Arso Sentono. Kemudian sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arso Sentono dan Soleh, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya,” jelas Mardi.

Setelah penggugat menjelaskan batas-batas tanah, kemudian hakim bertanya kembali kepada penggugat terkait status kepemilikan tanah dan Kepala Desa Dieng selaku penggugat menjawab bahwa tanah tersebut milik Desa Dieng.

Lebih lanjut, sang Hakim menanyakan dasar atas kepemilikan tanah tersebut dan dijawab kembali oleh Kepala Desa Dieng bahwa dasar tersebut tercantum dalam Letter C Desa, namun belum ada pelepasan hak sedangkan Desa masih membayar pajak hingga saat ini, seperti yang tercantum dalam SPPT.

Selanjutnya, Hakim, penggugat dan tergugat mengecek lahan untuk melihat batas-batas sesungguhnya. Menurut Hakim, bahwa PS tersebut merupakan satu tahapan untuk pembuktian dalam persidangan yang dibutuhkan Majelis, Jaksa dan penasehat hukum terkait batas-batas lokasi.

Bukti tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik, duplik kesimpulan, putusan, maupun pembelaannya para tergugat melalui penasehat hukum masing-masing. Pembuktian dan saksi-saksi nantinya berjalan masih panjang. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *