07/07/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Telah Disetujui Bupati

KEBUMEN (BANYUMAS POS) – DPRD Kabupaten Kebumen bersama Bupati Kebumen menggelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Bupati Kebumen Terhadap Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Rapat Parnipurna Gedung DPRD Kebumen, Rabu (7/7/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kebumen, Sarimun didampingi Bupati Kebumen, Arif Sugianto membahas tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kemudian, dalam rapat tersebut dilanjutkan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam kesempatannya, Bupati Kebumen, Arif Sugianto menyampaikan, diketahui bersama pada tanggal 6 Juli 2021 telah disampaikan laporan Panitia Khusus pembahas Raperda.

“Hari ini telah disampaikan Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD,” kata Bupati.

Bupati menambahkan, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tersebut telah cukup pembahasannya sehingga dapat disetujui bersama untuk ditetapkan serta apa yang menjadi masukan dari Panitia.

Lebih lanjut, dikatakan, khusus DPRD serta catatan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dari Gubernur Jawa Tengah telah dituangkan dalam Raperda dimaksud sebagai bahan penyempurnaan.

“Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah,” tandasnya.

Terhadap Raperda yang telah disetujui untuk ditetapkan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan.

Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *