02/08/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kolaboratif Mempercepat penanganan Covid-19

KEBUMEN (BANYUMAS POS) – Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih mengikuti Webinar Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kolaboratif dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 yang dipimpin Mendagri, Purn. Jenderal Polisi, Muhammad Tito Karnavian melalui Video conferece di Gedung F Sekda, Senin (2/8/2021).

Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih menyampaikan, BPKN mengadakan seminar tentang Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kolaboratif dalam penanganan Covid-19.

“Kita ketahui bahwa Covid-19 ini merupakan hal yang baru yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya. Oleh karena itu, tentunya banyak sekali dampak yang ditimbulkan mulai dari krisis ekonomi, kesehatan, sosial budaya yang semua berimbas terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia,” katanya.

Lebih lanjut, dikatakan, dampak ekonomi sangat terasa dengan menurunnya pendapatan, baik secara Nasional maupun sekala daerah. Kemudian meningkatnya anggaran belanja daerah karena Pemkab juga harus mengeluarkan anggaran sangat besar dalam menanggulangi Covid-19 di Kabupaten Kebumen.

Ristawati menjelaskan, dengan kompleksitas tersebut tentunya seorang pemimpin tidak bisa menangani sendiri, perlu adanya kolaborasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah serta perlu adanya kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang ada baik Pemerintah, swasta, media, pelaku usaha dan akademisi.

“Tentunya apabila kita bersama-sama melaksanakan kolaborasi ini, akan dapat mengentaskan Covid-19 dengan cepat,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan lebih utama dengan tata kelola yg baik harus didahulukan. Profesionalisme penegakan hukum adalah tugas para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPNS. Kolaborasi antar lembaga yaitu sinergi APIP dengan lembaga pemeriksa eksternal dan APH harus terus dilakukan.

“Dimasa sulit seperti sekarang ini, kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi dan pekuat chek and balances. Saling bekerjasama, koreksi serta memperbaiki agar program Pemerintah berjalan efektif,” tegasnya.

Sementara, terkait urgenci pengawalan data kelola dan akuntabilitas penanggulangan bencana serta tantangan tata kelola penanganan bencana perlu juga adanya kolaborasi dan sinergi pengawasan BPKP dan APIP terhadap penanggulangan bencana dan kolaborasi antar lembaga dalam kedaruratan pandemi Covid-19. Selain itu, upaya BPKP dalam mengawal akuntabilitas penanganan Covid-19.

Tantangan dalam pengawasan intern dimasa darurat pandemi dengan hasil evaluasi PPKM mikro tingkat Desa per Maret 2021 yang dilakukan dengan kolaborasi mitigasi resiko kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 maupun PPKM mikro merupakan strategi dalam mengatasi lonjakan kasus Covid di wilayah Kebumen.

Adapun upaya Pemkab Kebumen dalam menanggulangi Covid-19 yakni peningkatan kapasitas ruang perawatan Covid-19, strategi peningkatan kapasitas perawatan Covid-19 dan upaya pemenuhan oksigen yang kian meningkat.

Selain itu, vaksinasi yang akan memasuki tahap ketiga untuk masyarakat umum. Suplai vaksin sudah dilakukan per 29 Juni 2021 lalu dan ketersediaan vaksin moderna 3,5 juta dosis hibah covak dari US yang tiba pada tanggal 1 Agustus 2021 dan Sinopharm 620.000 dosis yang tiba tanggal 2 Agustus 2021. Distribusi vaksin dan pemanfaatan vaksin juga terus dilakukan.

Diketahui, jumlah angka kematian di IGD meningkat indikasi bahwa pasien datang ke RS sudah dalam kondisi berat/kritis. Stategi tingkat kematian Covid-19, analisis kematian berdasarkan usia serta riwayat komorbid Stategi vaksinasi tengah diupayakan Pemkab Kebumen.

Ada beberapa materi yang pertama dari BPKN Keuangan Nasional yakni perlu adanya kolaborasi dalam penanganan atau pendampingan. Penggunaan anggaran terhadap fisik diketahui bahwa anggaran Pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 sangat tinggi.

“Tentunya dari perencanaan pelaksanaan dan monitoring terhadap masalah tersebut perlu adanya kolaborasi antara BPKP dan APIT selaku aparatur pemeriksaan intern. Kita telah bekerjasama dengan APH dan BPK,” ungkapnya.

Harapannya, agar tidak ada kebocoran anggaran sehingga anggaran dapat terus diberikan kepada warga masyarakat dan tentunya akan mendapatkan kemanfaatan yang maksimal oleh masyarakat itu sendiri. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *