13/04/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Pemkab Cilacap Gelar Rakor Keamanan dan Penegakan Hukum

CILACAP (BANYUMAS POS) – Dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji bersama Wakil Bupati, Syamsul Auliya Rachman dan Sekda, Farid Ma’ruf beserta perwakilan Forkopimda mengikuti rapat Koordinasi Keamanan dan Penegakan Hukum di Ruang Prasanda, Senin (12/4/2021).

Rapat tersebut digelar Mendagri bersama Menko Polhukam, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur seluruh Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting.

Dalam rapat, Mendagri, Tito Karnavian mengingatkan kembali Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 No. 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan upaya pengendalian penyebaran covid 19 selama bulan Ramadhan 1442 H.

Surat Edaran tersebut melingkupi protokol kesehatan umum, pengendalian kegiatan ibadah selama bulan Ramadhan dan Sholat Idul Fitri, pengendalian mudik 6-17 Mei 2021 dan optimalisasi posko Covid 19 di desa dan kelurahan.

“Pelarangan mudik ini merupakan upaya untuk menekan angka penyebaran Covid 19, terutama bagi lansia yang memiliki resiko tinggi untuk terpapar,” jelas Mendagri, Tito Karnavian.

Menurut Tito, pemudik OTG yang bersifat masif bisa menularkan kepada para lansia yang bisa berakibat fatal.

Sementara dari Peraturan Menteri Perhubungan no 13 Tahun 2021 menegaskan perihal larangan penggunaan sarana transportasi darat, kereta api, laut, udara, maupun kendaraan pribadi kecuali untuk transportasi barang dan logistic serta kedinasan/tugas dan kepentingan yang mendesak.

Dalam kesempatannya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga mengingatkan mengenai dinamika politik di Indonesia. Ia mengajak agar para pemimpin agama dapat memberikan ceramah yang menyejukkan hati.

Hal tersebut dilakukan untuk mengindari terjadinya politisasi kepentingan, misalnya politisasi aksi terorisme dan politisasi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia akan melaksanakan operasi Ketupat 2021 di banyak titik perbatasan-perbatasan wilayah antar provinsi. Petugas akan meminta masyarakat putar balik ke wilayah masing-masing jika tidak dapat menemukan alasan yang tepat dan sesuai dengan kriteria dari kebijakan yang ada.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengharapkan agar masyarakat Jawa Tengah bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik kali ini.

“Saya berharap agar masyarakat Jawa Tengah, terutama TNI, POLRI, ASN, Karyawan BUMN dan BUMD bisa menjadi role model dalam penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat termasuk di dalam mematuhi kebijakan larangan mudik,” ucapnya. (Gal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *