12/07/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Pemkab Cilacap Gelar Rakor Evaluasi PPKM Darurat 

CILACAP (BANYUMAS POS) – Pemkab Cilacap menggelar Rakor evaluasi PPKM Darurat Covid-19 di Ruang Prasanda Kantor Bupati Cilacap, Senin (12/7/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati, Syamsul Aulia Rachman, Sekretaris Daerah, Farid Ma’ruf, Dandim 0703/Cilacap diwakili Pasiops, Kapten Inf Sutarman, Kapolres Cilacap AKBP Dr. Leganek Mawardi dan Danlanal Cilacap, Kolonel Laut (PM) Sugeng Subagyo.

Tampak Hadir, Kepala Satpol PP Cilacap, Yuliaman Sutrisno, Kepala Dinas Kesehatan Cilacap, dr. Pramesti Griana Dewi Kepala BUMN dan BUMD Kabupaten Cilacap serta tamu undangan lainnya.

Sekretaris Daerah, Farid Ma’ruf menjelaskan bahwa Rakor evaluasi PPKM Darurat ini guna menindaklanjuti Intruksi Mendagri No.15 tahun 2021 dan Intruksi Bupati Cilacap No. 17 tahun 2021.

Selain itu, membahas adanya peningkatan kasus Covid-19, kondisi tempat tidur di Rumah Sakit rujukan Covid-19 maupun ketersediaan oksigen dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Cilacap.

Dalam kesempatan itu, Farid meminta masukan-masukan dari yang hadir agar nantinya berguna bagi penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Cilacap.

“Saya menilai penyekatan di daerah perbatasan sudah bagus dan bila perlu diperluas lagi agar lebih efektif. Selain itu penutupan toko-toko, semua akan ditutup dan nanti akan dikeluarkan Intruksi Bupati Cilacap yang terbaru, termasuk kegiatan hajatan,” katanya.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr. Pramesti Griana Dewi menyampaikan terkait angka kenaikan kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Cilacap.

Tercatat pada hari Minggu kemarin, jumlah positif di wilayah Kabupaten Cilacap sebanyak 3.038 dan ada kenaikan kasus Covid-19 sejumlah 89. Serta angka kematian akibat Covid-19 yang semakin meningkat.

Dalam penanganan kasus Covid-19 ia mengharapkan agar lembaga-lembaga di wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki mobil Ambulance Jenazah untuk bersedia membantu Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap.

“Sebetulnya kami sudah sepakati dan mengantisipasi untuk melibatkan lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki Ambulance Jenazah agar mau membantu karena kenaikan kasus Covid-19 yang drastis di RSUD Cilacap,” terangnya.

Disebutkan ada beberapa lembaga yang bersedia membantu yaitu LAZ Cilacap, PMI, Wisma Darussalam Cilacap dan Muhamadiyah sebanyak 3 unit.

Terkait kegiatan Vaksinasi, target vaksinasi berjumlah 1.312.722 dan jumlah tersebut adalah 70 % dari jumlah penduduk Cilacap. Begitu halnya dengan Vaksin yang diterima. Dari 250 ribu yang sudah disuntikkan, untuk dosis I sebanyak 170 ribu sedangkan dosis II sebanyak 70 ribu.

“Sebenarnya sudah cukup tinggi capaian kita, tetapi kalau dari target vaksin yang kita selesaikan masih rendah,” ujarnya.

Di sela-sela kesempatan, dr. Pramesti juga menyampaikan tentang ketersediaan oksigen di 10 RS Rujukan Covid-19 di Kabupaten Cilacap yang semakin menipis.

Untuk itu, dia mengharapkan para suplayer agar membantu menyuplai oksigen sehingga kebutuhan oksigen dapat terpenuhi.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Cilacap Yuliaman Sutrisno menyampaikan tentang penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan Stakeholder, TNI, Polri dan Dinas Instansi 5erkait lainnya dalam rangka penegakan hukum dan disiplin Prokes.

Penegakan Hukum dan disiplin Prokes dilakukan dengan dasar Instruksi Mendagri No.15 tahun 2020, Instruksi Bupati No.17 tahun 2021 dan Surat Edaran Bupati Cilacap terbaru yaitu mengoperasionalkan penegasan Instruksi Bupati Cilacap No.17 tahun 2021.

“Hakekat penegakkan hukum pelaksanaan Prokes dimulai berdasar Inpres No.6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan Covid-19,” ungkapnya.

Dari kegiatan operasi yang dilakukan bersama, pelaku pelanggaran mulai tanggal 3-10 Juli 2021 ada sebanyak 210 orang dan telah dilakukan pembinaan, teguran serta penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil penegakkan hukum dimulainya PPKM Darurat yang diluar pembinaan, diluar tindakan dan administrasi dilanjutkan proses Yustisi.

Persidangan yang dilaksanakan pada Rabu (7/7) di Aula Satpol PP, sebanyak 35 orang terbukti bersalah dengan denda bervariasi mulai 100 hingga 300 ribu dan ini menyasar kepada badan hukum atau pelaku usaha. Denda tersebut nantinya disetorkan ke Kas Daerah.

“Kedepan, persidangan akan terus dilaksanakan berdasarkan Perda No.5 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit dan upaya peningkatan disiplin akan terus kita lakukan dengan cara Yustisi dan bertindak secara administrasi,” tegasnya. (Gal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *