25/05/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Pansus SOTK Belum Sependapat Soal Penggabungan Dua OPD

Kebumen (Banyumas Pos) – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) DPRD Kabupaten Kebumen belum sependapat dengan tipe Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU-TR) serta penggabungan dua badan.

Ketua Pansus SOTK, Bagus Setyawan, kepada wartawan mengatakan, pansus memandang Dinas PU-PR dinaikkan statusnya dari Tipe B menjadi Tipe A. Alasannya, dengan tipe sekarang, tugas tata ruang hingga sekarang belum tersentuh dinas itu, Selasa (25/5/2021).

“Dengan menjadi Tipe A, tugas tata ruang bisa tersentuh,” tambahnya.

Sebelumnya, bidang tata ruang menjadi tugas Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan.

“Eksekutif mengusulkan dinas itu masih Tipe B,” kata Bagus Setyawan didampingi anggota Pansus.

Pansus juga belum sependapat dengan usulan eksekutif soal penggabungan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah.

Lebih lanjut, Pansus berpendapat, Bapenda masih diperlukan sebagai badan, bukan bidang, jika digabungkan. Dengan tetap berdiri sendiri menjadi badan, Bapenda bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Hingga sekarang, pendapatan asli daerah (PAD) Kebumen baru Rp 450 miliar, sedangkan seluruh pendapatan Kebumen Rp 2,7 triliyun. Dengan tetap menjadi badan, diharapkan Bapenda bisa meningkatkan PAD yang sekarang realisasi masih dibawah potensi PAD.

Pansus berharap, Bapenda tidak hanya sebagai tempat membukukan PAD dari setoran PAD yang dikelola dinas/badan lain. Bapenda harus punya inovasi untuk meningkatkan PAD.

“Bapenda tidak sekedar menerima uang dan mencatat, tapi ada inovasi untuk meningkatkan PAD,” ujar Bagus Setyawan.

Pansus bersama Badan Musyawarah DPRD Kebumen, pembahasan Pansus SOTK selesai 22 Juni 2021. Sehingga perampingan pejabat eselon IV menjadi pejabat fungsional bisa diterapkan mulai 1 Juli 2021.

Sementara, Wakil Ketua Pansus SOTK, Tatag Sajoko mengatakan, peningkatan status Dinas PU-PR akan meningkatkan kinerja dinas itu dalam hal pembangunan infrastruktur.

“Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang peraturan daerahnya diserahkan Bupati Kebumen hari ini,” pungkasnya. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *