19/10/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

MPH Meminta Dibuatkan Peraturan Khusus Terkait Pasar Tradisional di Kebumen

KEBUMEN (BANYUMAS POS) – Surat yang disampaikan ke ketua DPRD Kebumen terkait Revitalisasi Pasar Karangjambu Kecamatan Sruweng dan Pasar Dorowati Kecamatan Klirong yang diterima oleh Komisi B untuk Audensi Masyarakat Peduli Hukum (MPH) terkait realokasi Pasar Dorowati Kecamatan Klirong dan Pasar Kejawang Kecamatan Sruweng akhirnya ditindaklanjuti.

Audensi pun digelar, Selasa (19/10) bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Gedung DPRD Kabupaten Kebumen.

Diketahui, MPH telah terjun kelapangan langsung terkait relokasi pedagang dan hasil yang didapatkan adalah kurangnya perhatian oleh Pemerintah dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, MPH juga mendapatkan informasi dari pedagang bahwa selama ini pengelolaan Pasar belum maksimal.

Salah satu hal yang dibahas yakni terkait anggaran relokasi pedagang selama Pasar dalam proses pembangunan, dimana relokasi harus menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yaitu melalui anggaran. Sebelumnya, MPH sudah melakukan audensi dengan pihak Disperindagsar Kabupaten Kebumen, namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Audensi terkait dua pembangunan pasar yang dipertanyakan oleh MPH yaitu Pasar Dorowati Kecamatan Klirong dan Pasar Kejawang Kecamatan Sruweng.

Ketua MPH Cabang Kebumen, Sigit Subiyanto menjelaskan, pihaknya sebagai kelembagaan yang sudah sah merasa peduli dikarenakan mendapat keluhan dari masyarakat terkait bagaimana pedagang diperlakukan kurang manusiawi karena mereka hanya direlokasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana para pedagang tidak pernah disiapkan lahan dan tidak disiapkan pembuatan tempat.

Dalam proses realokasi tersebut, para pedagang menyewa dan mencari lahan sendiri. Para pedangan juga mengeluarkan uang pribadi selama proses relokasi. Di Pasar Kejawang Kecamatan Sruweng, pedagang mengeluarkan uang sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 5 Juta untuk pembuatan lapak. Sedangkan untuk penyewaan lahan sebesar Rp 100 ribu per bulan.

Sementara, di Pasar Dorowati Kecamatan Klirong pedagang mengeluarkan uang sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 5 Juta untuk pembuatan lapak. Sedangkan untuk penyewaan lahan sebesar Rp 1,8 juta – 2 juta selama mereka menempati lahan tersebut.

“Hal inilah yang menjadi peduli kami, kenapa pedagang harus mengeluarkan uang prdibadi untuk realokasi tersebut?,” ucap Sigit.

Haryanto selaku Jaringan Kerja MPH Cabang Kebumen menambahkan, pembahasan terkait anggaran ini menjadi hal yang sangat penting, dimana Bupati telah menandatangi diatas materai pengusulan proposal di Kementrian Perdagangan. Dalam peraturan Permendag No. 21 tahun 2021 ditegaskan bahwa daerah mempunya anggaran pendamping.

Anggaran pendamping sendiri mempunyai fungsi ada 6, salah satunya terkait realokasi lapak pedagang, perpindahan tempat pedagang selama pemabangunan mestinya ditanggung.

“Disini kami mempertanyakan, Apakah tidak ada anggaran pendamping yang digunakan dalam pembangunan 2 pasar ini? Kalau tidak ada apa alasannya? Dan kalau sudah ada mengapa pedagang harus mengeluarkan anggaran pribadi untuk realokasi lapak,” ucap haryanto.

Terkait pembangunan Pasar Dorowati, lanjutnya, adanya keluhan dari para pedagang terkait ukuran kios. Mengapa ukuran kios tidak diberikan kenyamanan? Ukuran sebelumnya 2×3 meter, sedangkan ukuran yang sekarang dibangun hanya 2×2 meter. Sehingga para pedagang merasa ada kerugian,” ungkapnya.

Untuk Pasar Kejawang sudah disampaikan pihak Disperindagsar bahwa realokasi sudah diserahkan Desa Karangjambu. “Kemudian dari mana Desa mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan realokasi tersebut? Sebelumnya memang pihak MPH sudah melaksanakan Audensi ke Disperindagsar dan kami belum bisa menyampaikan terkait proposal anggaran,” tandasnya.

Dalam sosialisasi sebelum pembangunan Pasar, sudah disampaikan kepada para pedagang untuk dapat memcari tempat disekitar pasar. Pembangunan Pasar Dorowat dan Pasar Kejawang akan selesai tanggal 25 November 2021. Dan setelah itu akan dilakukan musyawarah untuk penempatan lapak agar tidak terjadi pungutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Anggaran awal yang digunakan untuk pembangunan Pasar Dorowati adalah anggaran dari pusat sebesar Rp 6 milyar dengan menggunakan tipe C, serta anggaran pendamping yang masuk adalah sosialisasi dan listrik. Untuk anggaran awal Pasar Kejawang juga menggunakan anggaran dari pusat yaitu sebesar Rp 4 milyar. Terkait ukuran pembangunan pasar tidak bertambah luas dan tidak bertambah sempit.

“Contoh yang ada di Pasar Kejawan total pedagang sebelum pembangunan sebanyak 79 los dan 50 lapak. Sekarang yang dibangun 126 petak, sehingga 79 los bisa dipastikan masuk ke pasar dengan ukuran petak 1,5×2 meter,” jelas frans Haidar, Kepala Disperindagsar Kebumen.

Untuk penggunaan anggaran pendamping realokasi pedangan memang belum dianggarkan. “Memang pihak diperindag tidak menyediakan tempat relokasi dan kami hanya menyampaikan kepada pedagang untuk swadaya masing-masing dan sudah disampaikan disosialisasi. Anggaran pendamping untuk tahun ini sudah dianggarkan Rp 800 juta dan itu dipergunakan untuk beberapa pasar,” terangnya

Kepala Bapeda Kabupaten Kebumen juga membenarkan bahwa pihak Disperindagsar tidak ada usulan terkait anggaran pendamping untuk realokasi. “Dan tidak melempar tanggung jawab, kami memaklumi kepada bapak Frans Haidar selaku Kepala Disperindagsar yang masih baru tentang kebingungan anggaran ini,” ucapnya.

Kaden selaku perwakilan BPKD mengapresiasi audensi. Ia menyampaikan bahwa dari sisi keuangan tahu persis pengelolaan mekanisme anggaran. Untuk masalah pembangunan ini anggaran Pemerintah pusat langsung turun ke OPD yang menangani.

“Kami tidak memproses terkait pengajuan anggran ini. Ketika berbicara tugas pembantuan yaitu kami sebagai penetapan anggaran dan menyinkronkan dengan kegiatan yang sudah dijalankan. Diperaturan memang anggaran pendamping ada 6 item, tetapi biasanya yang digunakan adalah kegiatan yang rutin, seperti listrik dan air,” ujarnya.

Yudi selaku Bagian Hukum Pemkab Kebumen menyampaikan bahwa peraturan yang dibahas adalah Permendag No. 21 tahun 2021 yang disahkan pada bulan April, sedangkan anggaran pembangunan Pasar di bulan Januari, sehingga Dinas terkait mengalami kesulitan.

“Untuk itu diharapkan di tahun 2022 tidak terulang kejadian seperti ini lagi. Saya mengapresiasi terhadap lembaga MPH atas kepeduliannya terhadap Pemerintah Daerah,” katanya.

Pihak MPH pun berharap dapat dibuatkan Peraturan Khusus terkait Pasar Tradisional. Menurut MPH, dalam audensi ini belum ada bentuk kepastian terhadap pedagang yang sudah menjadi korban. Pihak MPH akan melakukan pencarian informasi dari Kementrian langsung.

Selain itu, MPH juga akan mengangkat ke Publik Informasi Terkait Realokasi Pasar Dorowati dan Pasar Kejawang merupakan PR agar kedepan tidak terjadi lagi dan kedepan harus dianggarkan dana pendamping/relokasi. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *