29/07/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

LSM GMBI Kecamatan Kesugihan Mengharapkan APH Agar Aduan Warga Segera Ditindaklanjuti

CILACAP (BANYUMAS POS) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Kelompok Swadaya Masyarakat (LSM GMBI KSM) Kecamatan Kesugihan mengharapkan Kepada APH (Aparatur Penegak Hukum) supaya laporan warga Kesugihan tentang permintaan ganti rugi kepada pihak Desa atas penebangan pohon cepat diproses.

Wahidin selaku Pengamanan KSM GMBI Kesugihan juga Ketua Tim Investigasi saat ditemui awak media mengungkapkan, pihaknya sangat mengharapkan APH adanya percepatan penanganan laporan dari warga Kesugihan tentang permintaan ganti rugi kepada pihak Desa atas penebangan pohon sehingga isu itu tidak menjadi perbicangan yang terus menerus.

“Dari penebangan pohon (kayu) itu ada beberapa warga yang merasa dirugikan sehingga mereka minta ganti rugi ke Desa Namun, sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda penyelesaian walaupun warga sudah pernah membuat laporan ke Polres Cilacap, sampai saat ini belum ada kejelasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, oleh karenanya warga meminta bantuan kepada LSM GMBI KSM Kesugihan untuk mengawal laporan yang sudah pernah dilaporkan tersebut, dimana informasi yang diperoleh dari warga tersebut yang merasa dirugikan atas adanya penebangan pohon dan meminta adanya ganti rugi.

“Harapan itu sampai saat ini belum terwujud, makanya kami minta kepada APH segera diproses, kalau itu tidak ada apa-apa ya katakan pada warga tidak ada apa-apa, kalau ada temuan ya diproses”, ungkapnya kepada media di kantor LSM GMBI di Kesugihan. Rabu, (28/7/2021).

Wahidin mengatakan, masalah tersebut akan terus ditanyakan kepada APH dan dikawal hingga adanya kejelasan dari APH. Tidak menutup kemungkinan, bila ini lamban, LSM GMBI se-Jawa Tengah akan turun semua ke Cilacap.

“Karena GMBI punya moto yaitu sekali melangkah ke depan pantang untuk mundur siapapun di depan demi masyarakat yang tertindas,” tegasnya.

Ia memaparkan, dirinya bersama Tim pada Rabu (28/7) telah mendatangi kantor Kejaksaan menanyakan terkait petmasalahan tersebut karena laporan warga sudah masuk di Kejaksaan. “Setelah kami kesana, kami merasa tidak puas karena tidak bisa bertemu Pejabat Umum di Kejaksaan karena masih masa Covid atau PKKM dan seminggu sekali kita akan ke kantor Kejaksaan untuk menanyakan,” terangnya.

Ditempat yang sama, Sumedi warga Kesugihan Kidul sekaligus yang merasa dirugikan mengulas sedikit pokok masalah yang terjadi. Sumedi mengatakan selaku masyarakat kecil waktu itu menggarap tanah bengkok Desa tiap tahun menyewa, setelah itu ditanami pohon nira, namun beberapa tahun kemudian tidak boleh lagi disewa.

Lebih lanjut, dikatakan, setelah ia tidak boleh menyewa lagi, ada informasi akan ada penggusuran dan tanaman ditebangi tanpa bicara dan tanpa ganti rugi, seperti tidak ada etika baik kepada beberapa warga.

“Soal saya tidak boleh menggarap tanah bengkok mau diambil ya silakan diambil toh saya hanya penyewa, tetapi pohon yang ditanam oleh kami itu hak kami”, ujarnya.

Sumedi mengatakan bahwa ia sudah mengadu ke Polres masalah penebangan pohon itu yang tidak ada ganti ruginya dari Desa. Pengaduan itu diterima, namun setelah diterima sampai sekarang tidak ada perkembangan dilanjut atau tidak dan tidak ada kejelasan.

“Kalau dihitung kerugiannya sekitar 15 jutaan, bagi orang yang punya uang nominal tersebut kecil, tapi bagi saya sebagai masyarakat yang tidak punya uang nominal itu sangat besar. Bahkan salah satu teman saya masa kontraknya belum selesai masih sisa 2 tahun, pohon sudah ditebang padahal kontraknya masih lama itu juga tanpa ada ganti rugi,” ungkapnya.

Setelah ia menanyakan ke pihak Desa, jawaban dari Desa tanaman yang ada di atas lahan Desa dan milik Desa, hal itu ia sadari betul tanah negara tanah bengkok itu adalah hak Desa.

“Saat itu saya diam dan sambil menanyakan kepada orang yang tahu hukum dan setelah saya tanyakan ke orang, ternyata beranggapan kalau begitu desa sewenang-sewenang makanya saya beranikan diri melakukan pengaduan ke Polres,” tuturnya.

Menurutnya, ia sudah mengadu dan tidak ada etika baik dari Desa, Negara Indonesia negara hukum. Siapa yang salah harus dihukum, jangan yang benar dihukum sedangkan yang salah malah tertawa. “Itu sebabnya masalah ini saya minta ditindak lanjuti,” ujar Sumedi selaku korban.

Sementara itu, ditempat berbeda, Subandi selaku Tokoh Masyarakat sekaligus pengelola obyek wisata Desa Kesugihan Kidul berpendapat, masalah ini harusnya sudah selesai karena ia mendengar awal mulanya saat pembangunan objek wisata beberapa tahun yang lalu di Desa Kesugihan Kidul saat itu pihak Desa sudah ada musyawarah dengan masyarakat.

Tidak hanya itu, ada pun bukti surat pernyataan dari beberapa warga yang tinggal di atas lahan tanah bengkok, termasuk Sumedi yang menyatakan siap pindah dan tidak menuntut apapun.

“Sekarang apalagi yang mau dituntut. Tidak perlu masalah ini terus digoreng, dulu warga meminta jangan digusur dan meminta agar hal tersebut dikabulkan oleh Pemerintah Desa dan kenyataannya sampai saat ini tidak digusur. lebih baik sekarang ayo sama-sama majukan Desa lewat pembangunan objek wisata agar ke depan Desa kita lebih baik,” kata Subandi.

Terkait permasalahan yang dituntut oleh warga Kesugihan ke pihak Desa, ditanggapi oleh Camat Kesugihan, Basuki Priyo Nugroho. Ia menyatakan permasalahan ini sudah lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Camat di Kesugihan.

Basuki mengakui dirinya sudah mendengar persis permasalahan tersebut seperti apa yang dikatakan oleh warga bahwa sudah melapor ke pihak APH.

“Saya dengar kedua belah pihak sudah dipanggil. Kalau sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, mungkin sudah tidak ada masalah, atau karena masih situasi masa Covid. Kita tahu bersama, Covid sudah mau dua tahun berjalan dan waktunya lebih besar dalam penanganan masalah Covid itu pendapat saya,” ungkap Basuki Priyo Nugroho kepada media melalui telepon.

Basuki meminta kepada warga yang telah mengadu ke APH untuk bersabar, apalagi masalah itu sudah masuk kedalam aduan. “Ya ditunggu saja,” ujarnya. (Gal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *