28/09/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

KPPU Tindaklanjuti Laporan PKMPC & Diduga Akan Seret Para Pejabat SKPD Cilacap

CILACAP (BANYUMAS POS) – Persatuan Kontraktor Masyarakat Peduli Cilacap (PKMPC) mengadukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi’persekongkolan) dalam tender pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Cilacap tertanggal 28 Juni 2021.

Pengaduan tersebut ditujukan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Kapolda Jawa Tengah.

Kuat dugaan, pengaduan tersebut bakal berbuntut panjang, dan tidak menutup kemungkinan akan menyeret beberapa pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cilacap.

Salah satu kontraktor di Kabupaten Cilacap, Supriyadi mengatakan bahwa kontraktor Cilacap yang bergabung dalam wadah PKMPC beberapa waktu yang lalu telah melapor secara resmi dan tercatat ke KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) wilayah VII Jateng & DIY yang berkantor di Yogjakarta.

PKMPC yang diwakili Supriyadi selaku Korlap II dan Agil Angga Sudarmo selaku Korlap I, serta Sugeng Iwan P selaku Aliansi Masyarakat Cilacap yang telah membuat pelaporan.

“Memang benar, saya dan Tim dari PKMPC telah melaporkan. Tidak hanya sebatas melaporkan ke KPPU, namun juga ke KPK, dan APH Pusat, serta kami akan kawal terus perkembangan surat laporan kami,” tegasnya, Senin (27/9/2021).

Diketahui, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 beberapa pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Cilacap seperti Kepala Dinas, A Ristiyanto dan Kabid Bina Marga, Agus Setyono BI telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait surat laporan PKMPC ke KPPU wilayah VII Jateng dan DIY.

“Informasi yang saya terima, tanggal 28 September 2021 ini, Sekda Cilacap, Farid Ma’ruf akan dipanggil untuk diklarifikasi oleh KPPU,” ungkap Supri Damang panggilan akrabnya.

Supri menjelaskan bahwa aduan atau laporan ini bertujuan untuk mendorong, menciptakan, dan mewujudkan kondusifitas di semua leading sektor yang ada di Cilacap erta bukan untuk menghambat pembangunan, mencari permusuhan apalagi membuat kekacauan.

“Pada hakekatnya, iklim kondusifitas bisa terwujud di suatu daerah hanya jika adanya kepastian hukum, dan kepastian hukum akan tercapai jika ada penegakkan hukum tanpa pandang bulu di semua leading sektor yang ada,” pungkasnya. (Gal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *