09/04/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Kejari Banjarnegara Gelar Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

BANJARNEGARA (BANYUMAS POS) – Kejaksaan Negeri Banjarnegara menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Dana Desa (DD). Hal ini dilakukan untuk menimimalisir banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di beberapa daerah.

Selain itu, bertujuan agar para pimpinan desa di Banjarnegara terlibat kasus hukum.

Sosialisasi ini digelar di di Aula Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, diikuti Kepala Desa se-Banjarnegara, Rabu (7/4/2021).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarnegara, Yasozisokhi Zebua mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya sengaja mengundang para pemangku kebijakan di tingkat desa mulai dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kasi Kesra.

“Mereka merupakan orang-orang yang memiliki wewenang dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa sekaligus selaku penanggungjawab,” terangnya.

Jaga desa atau Jaksa Garda Desa merupakan program Kejaksaan RI di bidang intelijen yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2018.

Menurutnya, pengelolaan Dana Desa yang dilakukan setiap tahapan memiliki celah atau rawan sekali akan penyimpangan.

Oleh sebab itu, untuk mengelola dana desa tersebut harus benar dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari tahap perencanaan saat Musrenbangdes, penyusunan RAB hingga dalam bentuk APBDes.

Zebua menambahkan, tidak hanya sampai di situ saja, pada tahap pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban juga harus dilakukan dengan benar dan teliti.

“Sebab semua mempunyai celah dan rawan penyimpangan. Sedikit saja terjadi penyimpangan, maka akan berurusan dengan hukum. Jadi harus benar-benar dilakukan dengan baik dan jangan berani untuk macam-macam,” ujarnya.

Penyimpangan yang dilakulan oleh kepala desa maupun perangkatnya bisa saja karena unsur ketidaksengajaan. Hal ini terjadi karena kekurang pahaman dalam pengelolaan Dana Desa sehingga membuat kesalahan namun kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara.

“Itu saja bisa terjerat hukum, apalagi kalau ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, Kejaksaan melakukan sosialisasi guna mencegah hal tersebut,” kata Zebua.

Jaksa Garda Desa akan melakukan pengawasan serta memberikan pendampingan, bahkan membuka ruang konsultasi kepada para Kepala Desa beserta perangkatnya.

Terpisah, Ketua LSM Komando Peduli Pembangunan Pedesaan, Harmono menyambut baik program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) untuk mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap penyelewengan pengelolaan dana desa oleh Kejaksaan.

“Kita menyambut baik, upaya Kajari Banjarnegara dalam optimalisasi pencegahan penyelewengan penggunaan Dana Desa. Bila perlu jangan cuma penyuluhan diberikan kepada para Kades & perangkatnya saja, namun dalam upaya pencegahan penyelewengan,” ungkapnya.

Harmono meminta juga agar para BPD se-Banjarnegara juga diberikan penyuluhan agar fungsi pengawasan BPD menjadi optimal terhadap pencegahan dan penyelewengan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun perangkat. (Nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *