28/04/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Ikadin Banjarnegara Kecam Oknum Aparat yang menangkap Advokat di Purworejo

BANJARNEGARA (BANYUMAS POS) –
Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kabupaten Banjarnegara mengecam tindakan oknum aparat yang menangkap Advokat.

Keprihatinan yang mendalam dirasakan DPC IKADIN Banjarnegara serta rasa solidaritas sesama rekan sejawat meski berbeda organisasi, sekaligus menyayangkan terjadinya bentrokan antara warga Desa Wadas, Purworejo dengan aparat TNI-Polri pada Jumat (23/4/2021) lalu.

Sebagaimana ramai diberitakan, pada Jumat (23/4/2021) lalu, BPN bersama TNI-Polri melakukan sosialisasi dan inventarisasi bidang tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Lahan quarry tersebut untuk galian batu andesit yang dipergunakan untuk pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo.

DPC IKADIN Banjarnegara mengecam tindakan oknum aparat yang asal tangkap dan berharap agar semua proses dan tahapan pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara transparan.

Proses ini juga harus melibatkan partisipasi warga dengan mengedepankan proses dialogis agar tidak terjadi peristiwa bentrokan atau kekerasan yang merugikan warga masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC IKADIN Banjarnegara, Harmono kepada awak media saat konferensi pers, Rabu (28/04/2021).

Pemerintah saat ini memang sedang giat melakukan pembangunan diberbagai tempat dan proses pembangunan ini harus didukung penuh demi kemajuan negara dan manfaat yang akan dirasakan oleh rakyat.

Namun, hendaknya seluruh proses dilakukan dengan adil dan benar sesuai ketentuan clean & clear govermen sebagai wujud good goverment.

Menurutnya, peristiwa tersebut patut untuk dipertanyakan dan perlu didalami oleh Kementerian terkait mengapa terjadi kekerasan dalam proses pembangunan Bendungan Bener Pruworejo ini.

“Oleh karenanya, dihimbau agar Pemerintah memberi perhatian khusus untuk peristiwa ini agar tidak berkepanjangan dan merugikan semua pihak,” Tegas Harmono.

Dalam pemberitaan media massa, disebutkan sekurang-kurangnya ada sembilan orang warga terluka dan 12 orang ditangkap oleh pihak kepolisian, diantara yang ditangkap ada juga kuasa hukum warga yaitu Advokat Julian dari LBH Yogjakarta.

Terkait keberadaan advokat yang sedang menjalankan tugasnya dalam menjalankan kuasa, Harmono mengecam tindakan represif oknum aparat dan meminta pihak kepolisian secara proporsional dan penuh kehatian-hatian menerapkan semua aturan yang berlaku.

Advokat dilindungi oleh UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pasal 16 UU Advokat mengatur advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinyanya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik didalam maupun luar pengadilan.

“Hal ini penting menjadi perhatian semua pihak bahwa advokat adalah penegak hukum yang menjadi bagian dari catur wangsa penegak hukum. Sebagai rekan sejawat saya prihatin dan mengecam tindakan main tangkap advokat dalam peristiwa tersebut,” ungkapnya.

Dia menilai, hal ini tidak patut terjadi yakni tindakan kekerasan terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya yang dilindungi baik di persidangan maupun diluar persidangan. (Nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *