04/07/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

IDI Banjarnegara Bantah Tudingan Bupati Soal Rumah Sakit “Jualan” Covid-19 Tidak Benar

BANJARNEGARA (BANYUMAS POS) – Belum lama ini, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menuding rumah sakit “jualan” Covid-19 untuk mencari keuntungan di tengah pandemi. Bahkan Bupati menyebut rumah sakit saling berebut pasien covid agar mendapat klaim dari pemerintah.

Sontak, anggapan yang disampaikan Bupati Banjarnegara dalam video menjadi perbincangan. Menanggapi tudingan tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Banjarnegara membantah dan menyatakan hal yang disampaikan adalah tidak benar.

Ketua IDI cabang Banjarnegara sekaligus selaku Direktur Rumah Sakit Islam (RSI) Banjarnegara, dr. Agus Ujianto tidak membenarkan anggapan yang disampaikan Bupati Banjarnegara tentang “jualan” Covid-19. Bahkan sampai berebut pasien untuk bisa mendapatkan klaim sebanyak-banyaknya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya melakukan tugas dan kewajiban sebagai tenaga medis sesuai protokol.

“Saya kira hal tersebut (berebut pasien) tidaklah benar. Kami sudah melakukan tugas medis sesuai protokol. Bahkan ibu hamil saja harus swab, karena begitu protokolnya. Jadi kami semua tenaga kesehatan mengikuti sesuai protokol,” kata dr. Agus.

Lebih lanjut dr. Agus menjelaskan, dengan adanya klaim dari Pemerintah untuk biaya perawatan pasien Covid-19, pihak rumah sakit yang mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Sebelum mendapat klaim, rumah sakit harus memenuhi kebutuhan pasien dari mulai biaya perawatan seperti obat-obatan.

“Sisanya, rumah sakit dan tenaga kesehatan manapun sebetulnya kan membantu Pemerintah dan membantu masyarakat. Kami mengelola pasien itu semuanya kami kelola tanpa bantuan. Setelah itu baru baru klaim dan klaim baru muncul,” ungkapnya.

Sementara itu, tentang sales yang mencari pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, ia menduga itu adalah relawan dari masyarakat yang berniat membantu.

“Mungkin ada relawan yang mengetahui ada masyarakat yang sakit kemudian dibantu, jadi siapapun yang sakit butuh bantuan bisa kami jemput,” ujarnya.

Agus berharap, kebijakan di daerah bisa bersinergi dengan kebijakan lain yang ada di atasnya sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana kesehatan dan medis.

“Sah-sah saja seorang Kepala Daerah punya kebijakan, tapi kami harapkan kebijakan itu yang terpenting terintegritasi dan dapat dipahami oleh masyarakat,” tandasnya.

Ia mengatakan bahwa upaya yang dilakukan saat ini adalah untuk menolong pasien. Terutama di saat pandemi covid 19 pasen membutuhkan pertolongan medis dengan cepat.

“Jadi olahan kalimat dari penerjemahan undang-undang bagi hak bagi pejabat dan bagi pejabat yang punya kewenangan silahkan, tapi kami sifatnya menolong,” ucapnya.

Agus menambahkan, berapapun pasien, akan kami tangani dan dirawat, bahkan jika pasien lebih, kami sediakan tempat untuk merawat.

“Daripada masyarakat Banjarnegara sesak nafas tapi ditengah jalan tidak dapat rujukan kan kasihan, jika pasien sampai meninggal bagaimana? Apa tidak malu?,” tuturnya. (Nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *