10/08/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

DPRD Kebumen Siapkan Rekomendasi Agar Tidak Terjadi Moratorium Penerimaaan ASN

KEBUMEN (BANYUMAS POS) – Sejumlah anggota DPRD Kebumen mengkhawatirkan terjadinya moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca Pemkab Kebumen bertambah 2.500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 100 PNS pada tahun 2022.

Penambahan ASN sebanyak itu mengakibatkan ratio belanja pegawai sekitar 60 persen. Ratio sebesar itu menjadi salah satu penyebab moratorium.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus RPJMD 2021-2026 DPRD Kebumen, Gito Prasetyo didampingi anggota Pansus, Mulyadi dan Bambang Suparjo, kepada wartawan.

Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kebumen yang diketuai Fitria Handini tersebut membahas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026.

“Kami menyetujui Raperda itu menjadi Perda RPJMD 2021-2026 sebelum batas akhir penetapan Perda, DPRD Kebumen sudah menetapkan Perda itu. Batas akhirnya 26 Agustus 2021 atau 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 25 Agustus sudah ditetapkan,” kata Fitria Handini usai Rapat Paripurna DPRD Kebumen, Senin (9/8/2021).

Wakil Ketua Pansus RPJMD 2021-2026 DPRD Kebumen, Gito Prasetyo mengatakan, agar Kebumen terhindar dari ratio 60 persen belanja pegawai, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD, salah satunya dengan digitalisasi retribusi dan pajak daerah.

“Ada kajian potensi sumber PAD. Sehingga, ada kemudahan wajib retribusi dan wajib pajak daerah memenuhi kewajibannya. Belum disebutkan peningkatan penambahan PAD setelah ada digititalisasi,” tambahnya.

Sementara, Bambang Suparjo mengaku optimistis dengan digitalisasi retribusi dan pajak daerah serta kepatuhan wajib retribusi dan wajib pajak daerah, PAD Kebumen meningkat.

“Apalagi setelah tidak ada pandemi Covid-19. Cukup banyak aset Pemkab Kebumen yang belum optimal realisasi PAD-nya. Sekarang, Organisasi Perangkat Daerah sedang menyusun sumber sumber PAD yang bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Mulyadi menambahkan, jika ratio belanja pegawai dengan belanja keseluruhan 60 persen atau lebih, di Kebumen bakal terjadi moratorium sejak 2022 sampai dengan 2024. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *