09/04/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

DLH Cilacap Tinjau Rumah Warga Terdampak Diduga Akibat Pembangunan SPBU

CILACAP (BANYUMAS POS) – Berdasar adanya aduan warga masyarakat yang merasa dirugikan diduga akibat pembangunan SPBU yang terletak di pertigaan Jeruklegi, Dinas Lingkungan Hidup Cilacap akhirnya meninjau rumah milik seorang warga yang tak jauh dari lokasi di Desa Jeruklegi Wetan.

Pemilik rumah, Puji warga RT 02 RW 05 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Cilacap ini merasa dirugikan diduga akibat adanya pembangunan SPBU tersebut, bangunan rumahnya kini menjadi miring serta tembok mengalami retak.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup DLH Cilacap, Jammaludin beserta tim didampingi Kasi Trantibum Kecamatan Jeruklegi, Syhab Alfarisi, Sekretaris Desa Jeruklegi Wetan dan perwakilan PT Ardina Prima, Kamis (8/4/2021)

Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup DLH Cilacap, Jammaludin saat ditemui mengatakan peninjauan ini berdasar adanya pengaduan dari warga yang terdampak diduga akibat pembangunan SPBU. Untuk itu pihaknya melakukan pengecekan ke lokasi agar memastikan bahwa benar adanya.

“Untuk selanjutnya, kita akan cari solusi dan jalan yang terbaik agar dari masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Jika jalur hukum kurang nyaman, sebaiknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu,” jelasnya.

 

 

Bangunan rumah warga tersebut menjadi miring serta retak diduga akibat adanya pengerukan tanah yang akan digunakan sebagai tempat penimbunan BBM, sementara proses tersebut berbatasan dengan pondasi atau tembok rumah sehingga pondasi rumah turun atau longsor kebawah dan pondasi menjadi tidak seimbang.

Sementara pemilik Rumah, Puji menjelaskan, dari awal pembangunan SPBU yang sedang dikerjakan oleh PT Ardina Prima ini sampai hari ini tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar lokasi.

“Saya tidak akan menuntut ganti rugi, namun dengan kondisi rumah saat ini yang sudah tidak layak, saya meminta kepada pengusaha untuk menganti lahan beserta rumah,” ungkapnya.

Pihaknya memberikan waktu selama tujuh hari, jika tidak ada respon atau tanggapan dari pihak pengusaha, maka akan menempuh melalui jalur Hukum.

Adanya permasalahan ini, tentunya Dinas terkait mengkaji ulang perihal pembangun atau menghentikan sementara pembangunan tersebut hingga permasalahan selesai. (Gal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *