12/11/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Dispermades Support Kejari Ungkap Korupsi RTLH Desa Bagung, Prembun

KEBUMEN (BANYUMAS POS) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kebumen, Fajar Sukristyawan melalui Kasi Pidsus Kejari Kebumen, Budi Setyawan menginformasikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen memberikan support atau dukungan kepada Kejaksaan Negeri Kebumen.

Support diberikan kepada Kejari Kebumen dalam mengungkap dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan program pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah untuk rumah tangga miskin pada Desa Bakung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen tahun 2017.

Lebih lanjut, support tersebut dalam bentuk pemberian bantuan tenaga ahli guna menjelaskan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Tentunya Dispermades Kabupaten Kebumen lebih memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjelaskan terkait dengan pengelolaan Desa.

Bahwa secara umum ada asas pengelolaan keuangan Desa yaitu tertib taat pada peraturan perundang-undangan efektif efisien ekonomis transparan akuntabel dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan kepatuhan dan kemanfaatan untuk masyarakat Desa.

Tentunya kegiatan yang sifatnya fiktif itu melanggar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dispermades nantinya yang akan menjelaskan dan mengungkap terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam tata urutannya yang berkaitan dengan keuangan Desa.

Misal dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dan peraturan teknis setingkat Peraturan Daerah yaitu Peraturan Bupati maupun Perda.

Bahwa nantinya di dalam ahli yang akan didelegasikan oleh Dispermades tersebut akan menjelaskan terkait dengan pengelolaan keuangan Desa guna mengungkap dan menjelaskan bagaimanakah tata cara pengelolaan keuangan Desa yang baik benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Budi Setiawan selaku kepala seksi tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengimbau kepada seluruh perangkat desa maupun Kepala Desa agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari terjadinya kesalahan maupun kealpaan maupun kesengajaan di dalam kecurangan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa.

“Pengungkapan perkara di Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh Kepala Desa maupun perangkat desa dan seluruh masyarakat pada umumnya agar patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *