01/07/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Diduga Lakukan Pelanggaran, Warga Menuntut Kaur Keuangan Desa Jemur Mundur Dari Jabatan

KEBUMEN (BANYUMAS POS) – Puluhan Warga Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kebumen menggelar audensi dengan pihak Pemerintah Desa Jemur di Balai Desa Jemur, Kamis (1/7/2021).

Warga menuntut Kaur Keuangan Desa Jemur, Nurudin mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan banyak pelanggaran.

Berawal dari penjualan tanah bengkok Desa Jemur yang berada di Desa Kebulusan dan Kedawung yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Pertades, namun digunakan untuk pengembangan wisata Panorama Jemur Indah (PJI) tanpa musyawarah dengan Desa.

Adapun pembangunan PJI dinilai banyak penyelewengan, dimana warga telah meminta konsultan untuk melakukan audit pembangunan PJI dan ternyata nilai seharusnya tidak lebih dari Rp 192.950.000,00. Padahal laporan dari Pemdes sebesar Rp 411.232.800,-.

Paryoto Budi yulianto selaku mantan Kepala Desa periode 1999- 2007 termasuk yang membeli tanah tersebut.

Menurutnya, Kaur Keuangan, Nurudin diduga telah melakukan pelanggaran pemakaian dana penjualan bengkok di Desa Kebulusan dan Kedawung yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Pertades namun digunakan untuk pengembangan wisata Panorama Jemur Indah (PJI) tanpa musyawarah.

“Selain itu, penjualan tanah bengkok oleh Kaur Keuangan yang dikeruk kemudian diambil pasirnya tanpa ijin,” kata Paryoto.

Ia juga menuntut agar Kaur Keuangan tersebut mundur dari jabatannya dan diproses secara hukum. Para Ketua RT/RW juga telah sepakat untuk mogok dan mengembalikan stempel kepada Pemdes Jemur.

Terpisah, Kepala Dispermades Kebumen, Frans Haidar saat ditemui wartawati Banyumas Pos mengatakan, masalah indikasi penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa mempersilahkan perwakilan warga untuk membuat laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan tersebut.

“Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Frans berharap, masyarakat jangan bertindak anarkis. Apabila sampai terjadi anarkis nanti akan muncul permasalahan baru dan Kepala Desa dapat dituntut secara hukum ketika mengambil keputusan yang salah.

“Misalnya dalam permasalahan yang diduga dilakukan oleh Nurudin namun secara langsung diberhentikan tanpa dasar prosedur yang tepat dan Nurudin pun berhak menuntut balik sampai ke PTUN. Apalagi ternyata yang bersangkutan menang, itu akan berakibat fatal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jemur, Tunjang menyatakan sanggup untuk membuat surat kepada Bupati agar Nurudin dapat diproses sesuai jalur hukum dan untuk melengkapi surat tersebut, ia meminta kepada seluruh Ketua RT untuk tanda tangan. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *