01/09/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Bupati Kebumen Sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2021 

KEBUMEN (BANYUMAS POS) – Rencana pelaksanaan program Perubahan APBD TA. 2021 Kabupaten Kebumen, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Kebumen, Rabu (1/9/2021).

Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah, agar secara serius dan pro aktif mengikuti proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada belanja operasi disesuaikan dengan belanja pegawai pada masing-masing OPD meliputi gaji dan tunjangan PNS termasuk penganggaran gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR) dan tambahan penghasilan PNS, gaji dan tunjangan Kepala Daerah serta gaji dan tunjangan DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pembangunan yang mutlak diperlukan akan dialokasikan pada belanja operasi meliputi belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja Bantuan sosial.

Sementara, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mendasari ketentuan PMK No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, belanja daerah diarahkan untuk penanganan perlindungan sosial berupa Bantuan sosial, pemberian makanan tambahan, peningkatan kesejahteraan dan Bantuan sosial lainnya.

Untuk dukungan ekonomi diarahkan berupa pemberdayaan UMKM, subsidi pertanian, penyerapan tenaga kerja yang telah ditindakanjuti pada Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

Sedangan terhadap ketentuan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan 8% diambilkan dari Dana Alokasi Umum untuk penanganan kesehatan mendasari Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2/PK/2021 telah dilakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran 2021.

TKDD ini diperuntukan untuk penanganan covid-19, dukungan vaksinasi, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi, operasional untuk pelaksanaan vaksinasi, distribusi, pengamanan dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin

Bupati menjelaskan, apabila di rata-rata dalam 3 tahun terakhir (realisasi Tahun Anggaran 2018 s/d 2020) rasio dana perimbangan sebesar ± 60,45% meskipun pertumbuhan dan sharing PAD terhadap Pendapatan Daerah, menunjukkan adanya peningkatan dalam 3 tahun terakhir. (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *