08/07/2021

Banyumas Pos

Cablaka-Optimis-Berani

Anggota DPRD Suyatno Menyayangkan Surat Edaran Dishub Tanpa Musyawarah dengan Legislatif

CILACAP (BANYUMAS POS) – Beredarnya Surat Edaran (SE) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap berisi permohonan penutupan palang pintu kereta api selama PPKM Darurat kepada PT KAI DAOP V Purwokerto yang viral di Medsos, membuat Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Fraksi Gerindra, Suyatno angkat bicara.

Pasalnya, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji belum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati, namun Surat Edaran dari Dishub sudah beredar kemana-mana dan beredarnya surat tersebut, sehingga menjadikan seolah hal tersebut sudah menjadi keputusan Bupati.

Dalam Surat Edaran tersebut berisikan permohonan izin oleh Dinas Perhubungan terkait penutupan ruas jalan jalur kereta api, terutama 10 lokasi yang berada di perkotaan dimulai hari Sabtu dan Minggu tanggal 10, 11, 17, 18 Juli 2021 selama PPKM Darurat berlangsung.

Suyatno selaku Lembaga DPRD sangat menyayangkan adanya Surat Edaran tersebut yang viral di Medsos dan telah beredar kemana-mana karena menyangkut harkat hidup, harkat hajat orang banyak di Kabupaten Cilacap.

Terlebih ia menyebut Diskominfo juga telah melayangkan surat tersebut sehingga membuat suasana menjadi semakin ramai diperbincangkan.

Lebih lanjut, Suyatno menegaskan bahwasanya Dinas Perhubungan seharusnya berkoordinasi serta musyawarah terlebih dahulu terkait hal tersebut dengan Anggota Komisi B DPRD selaku mitra kerja Dishub.

“Lembaga DPRD justru taunya dari Medsos dan lainnya terkait Surat Edaran Dishub tentang penutupan ruas jalan dan kami sangat menyayangkan sekali tentang hal itu,” ujar Suyatno, Kamis (8/7/2021).

Adanya hal tersebut, ia mengungkapkan, seolah menggambarkan hubungan Legislatif dengan Eksekutif kurang harmonis dimata masyarakat, padahal tidak seperti itu dan seharusnya Anggota Komisi B di DPRD diajak bicara terkait hal tersebut.

Menurut Suyatno, Surat Edaran dari Dishub yang sudah menyebar luas tersebut nantinya akan berdampak sekali terhadap masyarakat.

“Saya yakin tujuannya baik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Cilacap, tetapi di lain pihak masyarakat kecil pasti akan merasakan imbasnya karena penutupan total selama 24 jam selama batas waktu yang ditentukan,” tandasnya.

Pihaknya sendiri sudah berkoordinasi dengan Anggota Komisi B DPRD dan mendorong untuk memanggil pihak Dishub untuk dimintai keterangan lebih lanjut adanya Surat Edaran tersebut dan meminta penjelasan terkait dampak yang diterima serta solusi adanya penutupan tersebut agar masyarakat tidak dirugikan.

“Kami di Lembaga DPRD harus tau permasalahannya, sebab mau tidak mau dengan adanya kejadian seperti ini pasti datang kritikan yang tidak lepas dari Anggota Dewan di masing-masing Dapil dan akan menanyakan hal tersebut,” pungkasnya.

Suyatno mengatakan, selama ini pihaknya tidak tahu tentang rencana tersebut. Ia pun banyak ditanya oleh masyarakat, namun belum bisa menjawab apa-apa. (Gal/Nan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *